Autogear.id: Jakarta kemungkinan besar dalam waktu dekat akan dikarantina. Direktur Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi menjelaskan usulan ini sesuai dengan hasil rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang juga menjabat sebagai Plt Menteri Perhubungan.
Namun keputusan tersebut masih harus menunggu rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan kementerian lainnya pada Senin (30/3/2020). "Rencananya pak Menko akan menyampaikan terkait rencana karantina Jakarta. Karena sekarang ini kita tahu semua, bahwa para pekerja informal pulang ke daerah masing-masing karena kondisi ekonomi Jakarta yang sudah menurun," ungkapnya Budi, Sabtu (28/3).
Selain itu, regulasi teknis untuk Karantina Jakarta sedang dimatangkan oleh Kemenhub. Beberapa cara penerapan karantina ini meliputi pelarangan pergerakan kendaraan sepeda motor, mobil berpenumpang, bus umum untuk tidak keluar dari Jakarta. Pelarangan ini berlaku untuk seluruh daerah tujuan termasuk tujuan Jawa Tengah, Jawa Barat, maupun Banten.
"Karena Jakarta ini sebagai lintasan pengguna kendaraan atau pemudik dari arah Sumatera ke Jawa, tentunya kita akan perluas juga. Dari Sumatera tidak boleh ke Jakarta. Karena mereka pasti akan ke Jawa Tengah juga. Makanya kami sedang siapkan regulasinya," lanjut Budi.
Nantinya, regulasi ini akan menjadi pedoman bagi petugas di lapangan terutama kepolisian, TNI dan Kemenhub untuk bersama-sama mencegah pergerakan kendaraan bermotor, baik pengguna jalan tol maupun jalan nasional ke Jakarta.
Meskipun demikian, dia menegaskan akan ada pengecualian yang hanya diperuntukkan bagi kendaraan barang, kendaraan petugas,seperti petugas jalan tol yang melakukan pengecekan jalan dan juga kepolisian.
"Jadi karantina ini khusus Jakarta supaya tidak keluar ke daerah tujuan. Karena Jakarta ini kan sudah banyak yang terpapar. Karantina ini juga berlaku bagi semua jalur transportasi. Jadi bukan hanya darat saja, baik kereta api, udara dan laut. Tapi nanti konsep dan skemanya berbeda. Jasi yg penting kami sudah siapkan regulasi dan kami sedang melakukan rakor dengan jasa marga, bina marga, organda terkait bagaimana kita membangun regulasi ini," ujar Budi.
Salah satu tantangan di depan mata adalah keinginan banyak warga Jakarta yang ingin mudik atau pulang kampung, khususnya masyarakat yang kategori pekerja informal. Maka dari itu, dia berharap masyarakat bisa ikut menyalurkan tangan agar para pemudik mengurungkan niat mereka.
"Saya sudah diskusi dengan beberapa pakar sosiologi dan kita harapkan pada lingkungan kita di Jakarta untuk para pekerja informal yang butuh bantuan ya kita bantu keuangan mereka dari RT atau RW. Harus ada empowerment dari masyarakat untuk membantu masyarakat informal ini. Kalau dari pemerintah kami memang sudah menyampaikan akan memberikan bantuan pada mereka nantinya," tutup Budi.
(uda)
