Autogear.id – Perum DAMRI menyadari, kebutuhan akan transportasi publik yang memadai, masih sangat dibutuhkan. Wilayah pelosok dan daerah-daerah terpencil memerlukan transportasi perintis, sebagai sarana penghubung antara kota-kota besar dengan area tersebut.
Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri, yang dalam mencari solusinya tentu tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Banyak faktor yang ikut mempengaruhi tantangan dalam pemenuhan transportasi perintis, untuk menjangkau seluruh daerah yang ada di Indonesia.
Pada sebuah kesempatan diskusi publik yang digagas Institut Studi Transportasi (INSTRANS), Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, DAMRI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sejarah panjang. Bergerak di bidang tranportasi yang telah berdiri sebelum Indonesia merdeka, dan telah berusia 78 tahun.
“Memiliki tugas utama dalam melayani mobilitas masyarakat di daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan). Untuk meningkatkan cakupan dan konektifitas transportasi nasional, maka per tanggal 6 juni 2023, DAMRI merger dengan perum PPD berdasarkan PP no 30 tahun 2023,” kata Misbakhun dalam paparannya di Senayan, Jakarta, Rabu (30/11).
Dukung Program KSPN
Anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar tersebut menyampaikan, ketika beberapa kali berkunjung ke sejumlah daerah pelosok di Indonesia, dia melihat jalanan yang ada di sana sudah banyak yang bagus-bagus. “Selama saya kunjungan ke sejumlah daerah, seperti Sebatik misalnya, saya lihat di sana jalanannya sudah bagus. Tapi belum ada transportasi perintis DAMRI di sana,” ungkapnya.
Menyikapi hal tersebut, Misbakhun pun berharap Perum DAMRI senantiasa hadir, dalam mendukung perkembangan mobilitas di kawasan pemukiman. Serta melayani kepentingan masyarakat umum, melalui dukungan transportasi yang terjangkau.
Penyampaian Misbakhun diakui oleh Direktur Utama Perum DAMRI, Setia N Milatia Moemin, bahwasanya pihak DAMRI terus berupaya dalam mewujudkan hal tersebut. Selama ini DAMRI pun mendukung program pemerintah untuk peningkatan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
“DAMRI berkontribusi dalam membangun jalur perhubungan transportasi darat di seluruh provinsi di Indonesia. Berperan dalam layanan transportasi terpadu dari bandara, pelabuhan, stasiun sampai ke tujuan,” ungkap Setia. Walaupun memang diakui, selain bertujuan untuk melayani masyarakat umum, Perum DAMRI sebagai bagian dari BUMN juga bertujuan mencari keuntungan, guna menambah pendapatan kas negara.
Perlu Modifikasi Armada
Beberapa kendala dan solusi dari DAMRI sendiri adalah performa angkutan perintis kurang maksimal karena faktor usia kendaraan dan kerusakan kendaraan akibat kondisi jalan yang dilalui sangat berat. Sehingga sulit dilewati, sehingga perlu peran Pemerintah dalam perbaikan infrastruktur dan investasi pengembangan atau penggantian (replacement) armada.
Terkait hal ini, Pengamat Transportasi Ki Darmaningtyas dari INSTRANS menyampaikan, bahwa perlu ada pemetaan dulu situasi dan kondisi rute yang akan dilalui kendaraan perintis. Bila sudah dilakukan, bisa disampaikan ke DAMRI. Sehingga bisa menyiapkan armada yang peruntukannya juga sesuai dengan situasi dan kondisi rute tersebut. “Perlu dilakukan seperti itu, supaya bisa disiapkan modifikasi kendaraan DAMRI yang tepat untuk mengisi rute perintis tersebut,” ulasnya.
Kendala dan solusi lain yang dihadapi DAMRI adalah angkutan keperintisan proses pengadaannya masih melalui skema tender/lelang. Sehingga dapat didukung oleh Pemerintah melalui Penunjukan Langsung atau tanpa melalui mekanisme pelelangan (tender).
“Sejauh ini skema pemberian pekerjaan dilakukan kontrak per tahun (single years), sehingga akan menyulitkan untuk melakukan investasi atau peremajaan armada, sebaiknya kontrak dilakukan secara jangka panjang (multi years),” tukas Setia.
Begitupula dalam pelaksanaan angkutan keperintisan, Perum DAMRI masih mengalami kerugian, sehingga Pemerintah diharapkan dapat memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan (termasuk biaya investasi), dan diberikan margin.
Subsidi Terintegrasi Antar Moda
Belum lagi bicara subsidi PSO yang diberikan tidak terintegrasi antar moda. (contoh: subsidi Angkutan Laut (PELNI), subsidi Angkutan Kereta Api (KAI) dan subsidi Angkutan Darat (DAMRI) belum terintegrasi dengan transportasi darat first mile dan last mile nya. Sehingga ada perbedaan tarif dan layanan (ekonomi dan komersil), kiranya perlu menjadi perhatian bersama pihak terkait atas subsidi yang terintegrasi untuk antar moda.
Terlepas dari itu semua, perwakilan dari Pecinta DAMRI Community (PDC) Rahmat Dito menyampaikan, hendaknya semua pihak bisa saling berkomunikasi. Agar tujuan bersama untuk kepentingan masyarakat dapat terlaksana. “Karena terkesan selama ini DAMRI terbentur aturan yang antar instansi kurang sinkron, kurang komunikasi, maju kena mundur kena. Kalau dikaitkan dengan anggaran, bagaimana anggaran mau keluar, kalau aturannya kurang sinkron? Jadi intinya semua harus saling berkomunikasi,” ujar Dito.
Tahun 2022 DAMRI memiliki 657 trayek, dengan total armada 2.377 unit. Dimana 65 persen menangani penugasan dan 35 persen komersial. Komposisi penghasilan 80-90 persen dihasilkan dari komersial, dan 10-20 persen dihasilkan oleh penugasan. Tahun 2023 DAMRI mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 866,8 miliar.
(uda)
